Jangan Biarkan Sekolah Robot Tumbuh

> Indonesia patut bersyukur. Setelah Orde Baru tumbang, Indonesia memasuki babak baru yang dinamakan reformasi. Dalam masa reformasi ini, nilai-nilai demokrasi dikedepankan. Masyarakat pun memiliki akses memadai untuk menyalurkan aspirasinya. Masyarakat tidak perlu takut ditangkap TNI karena membicarakan Komunisme di depan umum. Sekarang, masyarakat bebas berdiskusi soal apapun, menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah secara langsung, bahkan dapat menentukan sendiri siapa yang layak jadi pemimpin mereka.

Namun selain patut disyukuri, kebebasan ini juga patut dikritisi. Nilai-nilai demokrasi yang menjadi darah dalam masa reformasi tidak berjalan beriringan dengan kematangan berfikir. Banyak orang yang menjadikan demokrasi sebagai senjata untuk melegalkan perbuatan anarki. Bahkan, kaum intelektual seperti mahasiswa kerap menjadi dalang perbuatan kekerasan yang mengatasnamakan demokrasi. Sungguh Ironis!

Jika sudah seperti ini, kita harus mencari akar permasalahannya. Sudahkah masyarakat Indonesia memahami nilai-nilai luhur demokrasi? Ataukah pemahaman mengenai demokrasi tersebut baru diserap sebatas kulit luarnya saja? Dan sudahkan pendidikan mengenai demokrasi diterapkan sejak dini?

Sebenarnya, pendidikan mengenai demokrasi harus menjadi komponen dasar yang diterapkan sejak kecil. Tidak dapat dipungkiri, sekolah menjadi sarana paling strategis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Sehingga, ketika dewasa nanti, anak-anak sudah mampu memahami demokrasi hingga ke akarnya, bukan hanya demokrasi yang sebatas definisi dan tak diimbangi moral dan kecerdasan emosional.

Namun, sungguh disayangkan. Sistem pengajaran di Indonesia masih belum berasaskan demokrasi sepenuhnya. Masih banyak sekolah-sekolah yang menerapkan sistem satu arah dan menjadikan guru sebagai “pusat segalanya”. Seluruh materi disampaikan oleh guru. Sedangkan murid hanya datang, duduk, diam, menulis, dan mendengarkan. Sekolah-sekolah yang menerapkan cara pembelajaran bergaya robot ini harus mulai berubah. Pendidikan di Indonesia harus mengedepankan sistem dua arah yang menuntut siswanya memiliki kendali berpikir dalam menyampaikan pendapatnya. Pendidikan demokrasi tidak cukup “diselipkan” di mata pelajaran Kewarganegaraan, karena demokrasi itu bukan hanya soal teori, tetapi juga praktek.

Pada intinya, pemahaman mengenai demokrasi di sekolah harus menjadi prioritas. Jangan sampai kebebasan berkreasi dan berpendapat dibunuh oleh kediktaktoran sekolah. Jangan biarkan pula sekolah-sekolah yang menjadikan siswa sebagai robot tumbuh berkembang di Indonesia. Karena, hal tersebut bukan hanya akan mematikan kreatifitas berfikir, tetapi juga akan mematikan nilai-nilai luhur demokrasi yang telah diperjuangkan sejak awal.

Guru dan siswa harus menjadi partner yang saling membangun sehingga didapatkan kesamaan hak dan kewajiban. Karena sesungguhnya, Indonesia tidak hanya membutuhkan generasi yang cerdas secara akademis, tetapi juga cerdas secara moral dan cerdas dalam menyampaikan pendapatnya.
Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO